Risalah Kebijakan: Numerasi dasar, Oktober 2019

Tenaga kerja yang terampil dan pencapaian kompetensi dasar dalam hal kemampuan literasi dan numerasi memiliki hubungan yang saling terkait. Kemampuan literasi dan numerasi merupakan dasar dari keterampilan berpikir atau bernalar tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS), seperti berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah. Sederhananya, kecil kemungkinan terciptanya tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing di masa depan, jika sejak awal siswa tidak menguasai kompetensi dasar dalam literasi dan matematika.

Berkaitan dengan hasil studi internasional yang menguji dan membandingkan kemampuan dasar siswa di seluruh dunia, jelas terlihat bahwa siswa Indonesia belum mampu menangkap konsep matematika yang digunakan untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi di kehidupan nyata. Dalam empat penilaian PISA selama satu dekade terakhir, kinerja siswa Indonesia kurang lebih sama. Sekitar 40 persen anak-anak berusia 15 tahun ke bawah masih berada di bawah standar internasional.

Risalah Kebijakan edisi Oktober 2019 ini mengeksplorasi isu-isu utama dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatan kemampuan numerasi siswa kelas awal berdasarkan hasil pelaksanaan program INOVASI di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur. Risalah Kebijakan ini akan diperbaharui pada akhir tahun 2019 dengan mengikutsertakan hasil studi endline pelaksanaan program.

Risalah Kebijakan: Pembelajaran untuk Semua Anak, Oktober 2019

Pendidikan untuk semua (Education for All / EFA) telah menjadi kebijakan Indonesia sejak pertama kali disetujui di tahun 2000 melalui Deklarasi Dakkar. Sebagai tanggapan terhadap persetujuan ini, Pemerintah Indonesia melaksanakan program pendidikan untuk semua selama periode 2000-2015. Program ini mencakup: pendidikan dasar, kesetaraan, pengarusutamaan gender, dan peningkatan mutu pendidikan. Indonesia juga mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB di tahun 2015. Tujuan keempatnya adalah ‘menjamin pendidikan yang inklusif dan kesetaraan kualitas pendidikan, serta mendorong peluang pembelajaran seumur hidup untuk semua’.

Memastikan seluruh warga negara Indonesia berpartisipasi dalam pendidikan yang berkualitas dan relevan akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan sumber daya manusia dan lapangan kerja – dan daya saing ekonomi regional – dan di saat yang sama, akan membantu menjamin agar seluruh warga negara memiliki kehidupan yang sehat dan produktif.

Risalah Kebijakan edisi Oktober 2019 ini mengeksplorasi isu-isu utama dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia berdasarkan hasil pelaksanaan program INOVASI di Lombok Tengah, NTB dan Sumba Timur, NTT. Risalah Kebijakan ini akan diperbaharui pada akhir tahun 2019 dengan mengikutsertakan hasil studi endline pelaksanaan program.

Risalah Kebijakan: Penggunaan Bahasa Daerah Di Kelas Awal Sebagai Transisi ke Bahasa Indonesia, Oktober 2019

Menurut penelitian yang dilakukan Global Education Monitoring yang ditunjuk oleh UNESCO, 40 persen dari populasi dunia mengakses pendidikan dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Situasi ini terjadi di Indonesia pada skala yang lebih besar lagi, karena keragaman bahasa daerah yang ada di negeri ini. Berdasarkan pemetaan bahasa yang dilakukan oleh Badan Bahasa di tahun 2015, ada total 659 bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa Ibu di Indonesia, dan setiap bahasa tersebut memiliki variasi dialek atau sub-dialek. Diperkirakan terdapat 1.318 bahasa Ibu di Indonesia.

Risalah Kebijakan edisi Oktober 2019 ini mengeksplorasi isu-isu utama dan rekomendasi kebijakan tentang penggunaan bahasa Ibu dalam pembelajaran di kelas awal berdasarkan hasil pelaksanaan program INOVASI di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Risalah Kebijakan ini akan diperbaharui pada akhir tahun 2019 dengan mengikutsertakan hasil studi endline pelaksanaan program.

 

Risalah Kebijakan: Kepemimpinan dan Manajemen Sekolah, Oktober 2019

Peran penting pimpinan sekolah, terutama kepala sekolah, dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas telah diakui sejak lama. Sejak era reformasi di awal tahun 2000an, Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan manajemen berbasis sekolah yang memberikan wewenang kepada kepala sekolah dan guru dalam menyusun dan melaksanakan rencana dan anggaran sekolah, bekerja sama dengan komunitas sekolah melalui komite sekolah.

Risalah Kebijakan edisi Oktober 2019 ini mengeksplorasi isu-isu utama dan rekomendasi kebijakan tentang kepemimpinan sekolah yang berpihak pada mutu kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil pelaksanaan program INOVASI di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur. Risalah Kebijakan ini akan diperbaharui pada akhir tahun 2019 dengan mengikutsertakan hasil studi endline pelaksanaan program.

Risalah Kebijakan: Pengajaran Kelas Rangkap, Oktober 2019

Menurut data Bank Dunia, lebih dari 30 persen anak-anak di dunia belajar di kelas dengan pendekatan kelas rangkap. Di banyak sekolah dasar dan madrasah dengan sejumlah kecil siswa di Indonesia, tidak ada pilihan selain mengelompokkan siswa dalam kelas rangkap, misalnya menggabungkan siswa kelas tiga dan empat dalam satu kelompok. Tidak ada cukup dana atau pun jumlah guru yang memadai sehingga tersedia satu guru bersertifikat yang mengajar di setiap kelas di seluruh sekolah di Indonesia.

Pemetaan guru di tujuh provinsi dan lebih dari 50 kabupaten dan kota selama 2013-2016 mengungkapkan bahwa: (a) terdapat kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di hampir 50 persen sekolah dasar dan madrasah, serta di sekolah menengah pertama; ini salah satunya disebabkan karena guru-guru yang dulunya diangkat selama pembangunan sekolah besar-besaran dengan program SD Inpres di tahun 1970an kini mencapai usia pensiun; (b) semakin banyak SD dan MI–negeri dan swasta mempunyai 60 siswa atau kurang per sekolah atau madrasah di beberapa kabupaten (seperti kabupaten Wajo di Sulawesi Selatan); dan (c) banyak  SD dan MI di daerah terpencil tidak dapat digabung atau ‘dikelompokkan ulang’ karena hambatan geografis.

Risalah Kebijakan edisi Oktober 2019 ini mengeksplorasi isu-isu utama dan rekomendasi kebijakan tentang model pembelajaran kelas rangkap berdasarkan hasil pelaksanaan program INOVASI di Probolinggo, Jawa Timur. Risalah Kebijakan ini akan diperbaharui pada akhir tahun 2019 dengan mengikutsertakan hasil studi endline pelaksanaan program.

Risalah Kebijakan: Memanfaatkan Penilaian untuk Peningkatan Hasil Pembelajaran, Oktober 2019

Sistem penilaian yang efektif memberikan informasi yang valid dan andal tentang hasil pembelajaran kepada siswa, guru, orang tua, dan pemerintah. Penilaian memberikan informasi mengenai perencanaan guru, sehingga mereka dapat menyesuaikan pelajaran dengan kebutuhan siswa. Penilaian juga meningkatkan akuntabilitas, karena memberikan dasar bagi guru untuk memberikan laporan kepada orang tua dan masyarakat luas tentang hasil pembelajaran anak, dan memberikan informasi kepada sekolah dan pemerintah agar mereka dapat merencanakan dan menyusun kebijakan berdasarkan bukti.

Risalah Kebijakan edisi Oktober 2019 ini mengeksplorasi isu-isu utama dan rekomendasi kebijakan tentang pentingnya melakukan asesmen dan evaluasi pembelajaran berdasarkan hasil pelaksanaan program INOVASI di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur. Risalah Kebijakan ini akan diperbaharui pada akhir tahun 2019, dengan mengikutsertakan hasil studi endline pelaksanaan program.

Risalah Kebijakan: Literasi dasar, Oktober 2019

Kemampuan literasi dasar adalah fondasi dari segala pembelajaran siswa, termasuk untuk sains, teknologi, matematika, pendidikan karakter, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS). Literasi diakui sebagai kemampuan kunci untuk menghadapi abad ke-21, dan Gerakan Literasi Nasional (GLN) telah mengidentifikasi empat strategi sekolah dalam meningkatkan kemampuan literasi: mendiseminasi dan mengkoordinasikan strategi melalui pemerintah daerah dan unit teknis; melibatkan komunitas literasi, seni, dan sains di daerah; melatih para pelatih literasi di daerah; dan pemetaan kemampuan literasi.

Risalah Kebijakan edisi Oktober 2019 ini mengeksplorasi isu-isu utama dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatan kemampuan literasi siswa kelas awal di Indonesia berdasarkan hasil pelaksanaan program INOVASI di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur – termasuk hasil studi endline pelaksanaan program di Pulau Sumba, NTT. Risalah Kebijakan ini akan diperbaharui pada akhir tahun 2019 dengan mengikutsertakan hasil studi endline pelaksanaan program.

Risalah Kebijakan: Kelompok Kerja Guru (KKG) Sebagai Wadah Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, Oktober 2019

Pengembangan KKG sebagai wadah pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan strategi penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan hasil pembelajaran siswa. Kelompok-kelompok kerja tersebut dapat mendukung pemerintah dalam upaya meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah.

Guru, seperti profesi lainnya, belajar dengan baik ketika mereka memiliki sesuatu yang dipertaruhkan saat belajar dan dapat mengelola pengembangan keprofesian dengan kolega mereka, sehingga mampu mendefinisikan kebutuhan dan prioritas mereka sendiri. Ketika hanya dipandang sebagai penerima pasif dari pelatihan yang dirancang secara terpusat, mereka akan kurang berkomitmen. Selain itu, materi pelatihan yang dirancang secara terpusat bisa jadi tidak relevan terhadap konteks di daerah mereka, sehingga hasil pelatihan bisa jadi tidak sesuai harapan.

Meski pelatihan kontekstual dan bermutu, tanpa pendampingan yang memadai, pelatihan menjadi tidak efektif. Karena meski guru paham apa yang dilatih, belum tentu mampu menerapkannya kepada siswa. Ketiadaan pendamping atau mentor yang kompeten, guru cenderung untuk kembali ke cara-cara lama yang mereka tahu belum tentu efektif.

Risalah Kebijakan edisi Oktober 2019 ini mengeksplorasi isu-isu utama dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kinerja Kelompok Kerja Guru (KKG) di Indonesia berdasarkan hasil pelaksanaan program INOVASI di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur. Risalah Kebijakan ini akan diperbaharui pada akhir tahun 2019, dengan mengikutsertakan hasil studi endline pelaksanaan program.