Replikasi Hasil Rintisan Program Mitra INOVASI melalui Swakelola Tipe III

Forum Peduli Pendidikan Sumba (FPPS) menyatakan kesiapannya untuk menyasar peluang kerja sama dengan lembaga lain dalam upaya penyebarluasan hasil rintisan Program INOVASI termasuk yang dikerjakan oleh lembaga mitra. Sebagai langkah awal dari upaya ini, FPPS dan INOVASI menggelar lokakarya pada 8 Agustus 2019 di Aula Setda, Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

Lokakarya ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan FPPS pada 24 Mei lalu di Waingapu, yang menghasilkan dua rekomendasi yaitu 1) memanfaatkan peluang kerja sama dengan mitra INOVASI melalui skema swakelola, dan 2) bersama FPPS, INOVASI memfasilitasi forum berbagi pengalaman tentang kerja sama dengan CSR (Corporate Social Responsibility) dari pelaku usaha.

Ketua FPPS, Umbu Lili Pekuwali yang juga merupakan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Timur dalam sambutan pembukaannya menegaskan pentingnya menjalin kerja sama mandiri dengan lembaga lain untuk memastikan keberlanjutan dan penyebarluasan program. “Penyebarluasan hasil rintisan ini memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Pemerintah empat kabupaten se-Sumba perlu membangun kerja sama dengan lembaga lain, khususnya lembaga mitra INOVASI,” katanya.

Lokakarya ini bertujuan agar Pemerintah Daerah keempat kabupaten memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana mekanisme dan proses swakelola penyebarluasan hasil rintisan mitra INOVASI melalui pendanaan APBD. “Kita mengundang narasumber untuk memberikan gambaran serta pedoman kepada Pemerintah Daerah empat kabupaten, terkait bagaimana melakukan kerja sama dengan lembaga non pemerintah,” ungkap Umbu Lili Pekuwali.

Menjadi narasumber pada kegiatan tersebut adalah Andi Darmawan dan Andy Purwa Sejati dari Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta Isono Sadoko dari Pusat Analisa Sosial AKATIGA.

Pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang kemudian digantikan dengan Pertaturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Dengan Perpres baru ini, Pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yaitu Yayasan dan Perkumpulan dalam penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan pemerintah kini memiliki payung hukum, melalui Swakelola Tipe III. Swakelola ini direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) sebagai penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas Pelaksana Swakelola. Ketentuan lebih lanjut mengenai swakelola kemudian diatur dengan Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

Membuka sesi pemaparan, Andy Purwa Sejati menyampaikan bahwa lahirnya Perpres ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah yang tidak dapat disediakan oleh pelaku usaha maupun melalui Swakelola Tipe I, II, dan IV. Swakelola Tipe III ini memberikan kesempatan kepada Ormas untuk terlibat dalam peningkatan kualitas layanan publik dan program yang dilakukan oleh pemerintah.

Sementara itu, Isono Sadoko lebih jauh menjabarkan tujuan dari Swakelola Tipe III. Menurutnya, Ormas bukanlah pemain baru di dunia pembangunan. Ada banyak Ormas di Indonesia yang memiliki pengalaman panjang di berbagai bidang sehingga pelibatan Ormas melalui skema ini dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan layanannya. Dengan demikian, masyarakat juga berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Selain itu, Swakelola Tipe III dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja serta kemampuan teknis SDM (Sumber Daya Manusia) dari Ormas.

Selanjutnya, Andi Darmawan menjelaskan tipe swakelola dan alur yang harus ditempuh untuk pengadaan barang/jasa melalui masing-masing tipe swakelola, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh Ormas untuk menjadi pelaksana Swakelola Tipe III.

Terdapat sembilan persyaratan Ormas pelaksana Swakelola Tipe III sebagai berikut:

  1. Merupakan Yayasan atau Perkumpulan yang terdaftar di Kemenkumham
  2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir
  3. Memiliki struktur organisasi
  4. Memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
  5. Mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang/jasa yang diadakan
  6. Memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis menyediakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan dalam kurun waktu selama tiga tahun terakhir
  7. Memiliki neraca keuangan yang telah diaudit selama tiga tahun terakhir
  8. Memiliki kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas baik milik sendiri maupun disewa
  9. Jika Ormas akan melakukan kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerja sama kemitraan

Pada kesempatan ini, Hironimus Sugi, Manajer Provinsi Program INOVASI di NTT mengapresiasi tingginya komitmen Pemerintah Daerah keempat kabupaten di Pulau Sumba dalam menjalankan Program INOVASI. Hal ini bisa dilihat dari jumlah anggaran yang dialokasikan untuk replikasi program. Hingga saat ini, total anggaran replikasi Program INOVASI melalui APBD keempat kabupaten telah mencapai Rp 11 miliar.

INOVASI telah melaksanakan tujuh program rintisan di Pulau Sumba, empat diantaranya dengan bermitra dengan lembaga lainnya. Keempat program tersebut adalah Membaca Berimbang yang dilakukan oleh Yayasan Literasi Anak Indonesia (YLAI) di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, Pendidikan Inklusif (Disabilitas) oleh Perkumpulan CIS Timor di Kabupaten Sumba Timur, Pembelajaran Multibahasa Berbasis Bahasa Ibu (PMB-BBI) yang diimplementasikan oleh Yayasan Suluh Insan Lestari (SIL) di Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Yayasan Sulinama di Kabupaten Sumba Timur, serta Program Perpustakaan Ramah Anak bersama Taman Bacaan Pelangi di keempat kabupaten di Sumba.

Menurut Ketua FPPS, Program INOVASI telah terbukti membawa kemajuan dalam pembelajaran anak-anak di sekolah. “Kami lihat sendiri di lapangan serta mendengar dari pengalaman yang dibagikan oleh guru sekolah mitra INOVASI. Banyak yang berubah, suasana kelas berubah, kecepatan penguasaan anak dalam literasi menjadi lebih baik. Jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya, ini adalah hal yang positif untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya dalam arahan pada penutupan lokakarya.

Lokakarya ini dihadiri oleh anggota FPPS dari keempat kabupaten, Pejabat Penatausahaan Keuangan atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan keempat kabupaten, Tim INOVASI NTT serta perwakilan sektor swasta seperti Bank NTT, Bank BNI, Bank BRI, serta Muria Sumba Manis (MSM).

 

Replikasi Hasil Rintisan Program Mitra INOVASI melalui Swakelola Tipe III