Pemangku kepentingan di Sumbawa Barat dorong kebijakan strategis untuk tingkatkan mutu pendidikan dasar

Sebagai salah satu dari enam kabupaten mitra INOVASI di Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa Barat berkomitmen untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas awal dengan mengimplementasikan program rintisan Guru BAIK (Belajar – Aspiratif – Inklusif – Kontekstual) yang sudah tertuang dalam rencana daerah dan APBD dan terlibat aktif dalam program rintisan peningkatan pembelajaran literasi tahap awal (PELITA).

Sejumlah pejabat daerah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berkumpul dalam Pertemuan Teknis dan Penyusunan Perencanaan Kegiatan Tingkat Kabupaten di aula kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KSB pada tanggal 14 dan 15 Agustus 2018 lalu. Kegiatan ini difasilitasi oleh INOVASI untuk menyusun dan merencanakan kegiatan program INOVASI di Kabupaten Sumbawa Barat. Hadir pula perwakilan guru, kepala sekolah dan sejumlah pejabat dari Dikpora dan pemangku kepentingan lainnya.

Sekretaris Dikpora KSB Firmansyah, S.Pd, MM dan Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST  menggarisbawahi pentingnya peran semua pihak untuk terlibat aktif dalam diskusi. Berangkat dari fenomena teridentifikasi bahwa 19% dari siswa kelas awal di KSB belum bisa membaca, pertemuan ini bertujuan untuk membahas bersama dan menemukan solusi untuk tantangan yang dipaparkan tersebut.

Peserta pertemuan dibagi ke dalam tiga kelompok untuk membahas permasalahan dari tiga sudut berbeda; guru, siswa, serta kelembagaan dan lingkungan. Dengan menggunakan metode tulang ikan (fishbone), ketiga kelompok menggali akar permasalahan dan menawarkan solusi yang sesuai. Ditemukan bahwa kompetensi guru kurang memadai karena kurangnya pelatihan guru dengan materi yang sistematis dan berkesinambungan, kurangnya supervisi kepala sekolah dan pengawas, kurang berfungsinya KKG, terbatasnya referensi sumber belajar dan mengajar guru, serta rendahnya motivasi belajar atau pengembangan diri. Solusi yang ditawarkan kelompok sudut pandang guru di antaranya penguatan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan berbasis KKG, diklat, dan peningkatan kualitas supervisi dan monev yang dapat diprioritaskan dalam APBD dan BOS.

Dari sudut pandang siswa, tantangan yang ditemukan adalah rendahnya kemampuan dan minat baca siswa. Akar masalah yang ditemukan adalah metode mengajar guru yang monoton, media pembelajaran membaca tidak tersedia, buku bacaan yang kurang sesuai, fasilitas perpustakaan yang tidak menarik serta kurangnya dukungan dan bimbingan orang tua terhadap anak. Beragam solusi ditawarkan. Pengadaan buku bacaan sesuai tingkat kemampuan baca dan minat siswa dan peningkatan kompetensi guru kelas awal melalui pelatihan dan lokakarya dapat menjadi jalan keluar yang dapat dituangkan dalam APBD. Selain itu, para peserta diskusi juga menawarkan pengalokasian dana BOS sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mengadakan pengembangan program membaca dan pengadaan perpustakaan, penyediaan media pembelajaran yang sesuai dan bervariasi baik untuk aktivitas dalam dan luar kelas, serta pengikutsertaan orang tua siswa untuk dapat berkontribusi dalam pengadaan buku bacaan.

Dari sudut pandang kelembagaan dan lingkungan, ditemukan bahwa masalah utama adalahnya keterbatasan kepemimpinan kepala sekolah yang disebabkan oleh belum optimalnya pelatihan, supervisi, dan sarana peningkatan kompetensi lainnya. Kelompok kelembagaan memaparkan bahwa proses seleksi harus lebih ditingkatkan, disertai dengan penguatan kapasitas, pengembangan instrumen supervisi yang lebih efektif, dan pemberdayaan KKKS sebagai bengkel perbaikan kepala sekolah.

Dari diskusi ini muncul ide dan solusi alternatif terkait kebijakan. Rekomendasi bagi para pemangku kepentingan dan pembuat keputusan di KSB adalah untuk memperluas imbas program rintisan peningkatan mutu pendidikan, PKB guru berbasis KKG/MGMP dalam bentuk kursus singkat literasi dan numerasi, Surat Keputusan Bupati untuk pelembagaan para fasilitator daerah (fasda) terpilih dan terlatih, serta adanya peraturan daerah atau peraturan Bupati (Perbup) berkaitan dengan peningkatan efektivitas pengelolaan pendidikan.

Pemangku kepentingan di Sumbawa Barat dorong kebijakan strategis untuk tingkatkan mutu pendidikan dasar