Lombok Tengah Merumuskan Program Strategis untuk Pendidikan Inklusi

Pada tahun 2012, Kabupaten Lombok Tengah mendeklarasikan diri sebagai ‘Kabupaten Inklusi’, dengan fokus berkelanjutan pada pendidikan inklusif. Pemerintah daerah terus mendukung upaya yang akan membantu anak-anak dengan kebutuhan khusus di kelas, termasuk cacat dan kesulitan belajar. INOVASI dengan senang hati mendukung Lombok Tengah dengan agenda ini, termasuk melalui program rintisannya yang berfokus pada Peningkatan Kualitas Pembelajaran untuk Anak Berkebutuhan Khusus, atau biasa disingkat menjadi SETARA, dan dalam pengembangan peta jalan pendidikan inklusif.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama INOVASI mengadakan lokakarya Peta Jalan Pendidikan Inklusi yang kedua pada 5 – 7 September 2018. Diselenggarakan di ruang rapat Dinas Pendidikan Lombok Tengah, penyelesaian peta jalan direncanakan bertepatan dengan ulang tahun Lombok Tengah pada 15 Oktober 2018. Seperti yang dikatakan oleh para pemangku kepentingan setempat, peta jalan yang telah selesai akan menjadi ‘hadiah ulang tahun’ khusus untuk membantu memperkuat pendidikan di seluruh kabupaten.

Pada lokakarya kedua ini, para peserta membahas materi lanjutan dari lokakarya sebelumnya. Materinya berfokus pada pembahasan seputar Strategi Pengembangan dan Implementasi Pendidikan Inklusi di Indonesia tahun 2019-2021 yang akan menjadi acuan Dinas Pendidikan Lombok Tengah dalam perencanaan pengembangan program literasi dan numerasi di Lombok Tengah.

H. Sumum M.Pd, Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah, menyampaikan bahwa lokakarya yang dilaksanakan kali ini akan memberi gambaran yang komprehensif untuk masa depan pendidikan inklusi di Lombok Tengah. “Dengan adanya lokakarya ini, nantinya bakal jelas peta pendidikan yang bakal menjadi pedoman pendidikan inklusi di Lombok Tengah. Dalam lokakarya ini sendiri berbagai telaah serta aspek terkait pendidikan inklusi, semua nanti akan dibahas,” jelasnya.

H. Sumum juga menjelaskan bahwa sejak tahun 2012 seiring dengan ditunjuknya Kabupaten Lombok Tengah menjadi Kabupaten Inklusi, perhatian Pemerintah Daerah Lombok Tengah terhadap pendidikan inklusi semakin menunjukkan perhatian yang lebih. Hal ini perlu didukung oleh segenap komponen lembaga negara. “Jika berbicara tentang anak berkebutuhan khusus (ABK), kita jangan hanya melihat yang di perkotaan saja, namun di pedesaan atau pelosok wilayah Lombok Tengah banyak sekali yang ditemukan ABK. Tentunya ini menjadi perhatian semua pihak, baik dari eksekutif maupun legislatif,” tegasnya.

Harsono S.Pd. M.M, Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Lombok Tengah mengatakan “Pada lokakarya ini banyak bermunculan ide-ide dari peserta dalam rangka pengembangan pendidikan inklusi. Ide-ide tersebut dituangkan dalam peta jalan pendidikan yang menghasilkan beberapa rekomendasi agar program dan kegiatan yang disusun senantiasa mengacu dan bersinergi dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra (Rencana Strategi) Dinas. Kelompok Kerja Pendidikan Inklusi yang melibatkan instansi terkait untuk percepatan pengembangan pendidikan inklusi perlu juga untuk dibentuk.”

DPRD Kabupaten Lombok Tengah melalui Komisi IV memberikan dukungan dan apresiasi terhadap langkah Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah dalam ikhtiarnya menyelenggarakan pendidikan inklusi di Kabupaten Lombok Tengah.

Dari diskusi yang berlangsung, Khaeril Anwar S.H, M.H dari LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) mengusulkan agar dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Inklusi yang melibatkan Satuan Kerja Pelayan Masyarakat (SKPM) lain yang relevan, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BP2KB (Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan) dan unsur terkait lainnya sehingga nantinya pendidikan inklusi dilembagakan dalam bentuk Perda (Peraturan Daerah).

Selain itu, Ketua Komisi 4 DPRD Loteng, Lalu Supriadi, menyampaikan komitmennya untuk memfasilitasi sosialisasi pendidikan inklusi di daerah pemilihannya dengan memanfaatkan dana reses dan dana aspirasi. Tentunya, ini akan menjadi program yang strategis dalam peningkatan kualitas pendidikan inklusi di Lombok Tengah.

Tindak lanjut dari lokakarya ini, diharapkan akan ada uji publik untuk menguji dokumen perencanaan terkait program literasi dan numerasi. Dokumen ini nantinya menjadi acuan yang tervalidasi untuk memobilisasi berbagai sumber daya pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan dalam konteks percepatan pembangunan di Lombok Tengah. Peta jalan akan menjadi kerangka kerja bagi para pemangku kepentingan lokal untuk meningkatkan dan memperkuat pendidikan inklusif.

 

Lombok Tengah Merumuskan Program Strategis untuk Pendidikan Inklusi